Ilmu PPh Pasal 21 : Perhitungan PPh 21 Terbaru Dengan PTKP

PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium atau pembayaran lainnya atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak. Saat ini, PPh Pasal 21 dihitung dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Penghitungan ini didasarkan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 serta Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016. Bagaimanakah perhitungan PPh Pasal 21 terbaru dengan PTKP ini?

Berikut adalah penyesuaian tentang besar penghasilan yang tidak kena pajak :

  1. Besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah Rp.54.000.000 untuk wajib pajak pribadi. Pada peraturan sebelumnya besar penghasilan tidak kena pajak adalah Rp.36.000.000.
  2. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak pribadi yang kawin
  3. 54.000.000 tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan milik suami.
  4. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk masing-masing keluarga.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan

Pak Andi merupakan karyawan di PT ASTRA, statusnya belum menikah. Setiap bulannya Pak Andi menerima gaji Rp.5.000.000. Pak Andi menerima tunjangan keluarga sebesar Rp.1.500.000 dan tunjangan makan sebesar Rp.1.000.000. Baca Ketentuan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 yang Sedang Berlaku di Indonesia

PT ASTRA mengikuti program pensiun BPJS dan membayarkan iuran untuk tiap karyawannya sebesar 1% dari gaji sebulan. Sementara Pak Andi membayar Rp.100.000 per bulan untuk iuran THT.

Tiap bulannya PT ASTRA juga membayar premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 1% dari gaji, serta premi asuransi kematian sebesar 0,030% dari gaji. Berapakah PPh Pasal 21 Pak Andi tiap bulannya?

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Penghasilan Bruto
Penghasilan gaji sebulan : Rp.5.000.000
Tunjangan keluarga : Rp.1.500.000
Tunjangan makan : Rp.1.000.000
Premi asuransi kecelakaan kerja : Rp.50.000
Premi asuransi kematian : Rp.1500
  Rp.7.551.500
Pengurangan
Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto : Rp.377.575.
Iuran THT : Rp.100.000
Rp.477.575
Penghasilan netto sebulan : Penghasilan bruto setahun – Pengurangan
  : Rp.7.551.500 – Rp.477.575
  : Rp.7.073.925
   
Penghasilan netto setahun : 12 x Rp.7.073.925
  : Rp.84.887.100
Pembulatan ke bawah : Rp.84.887.000
Penghasilan tidak kena pajak : Rp.54.000.000
Penghasilan kena pajak setahun : Rp.84.887.000 – Rp.54.000.000
  : Rp.30.887.000
(Tarif pajak nominal sampai Rp 50 juta adalah 5%)
PPh terutang : 5% x Rp.30.887.000
  : Rp.1.544.350
 
PPh Pasal 21 Bulan Juli Pak Andi : Rp.1.544.350 : 12
  : Rp.128.695.

Keterangan :

  1. Penghasilan kena pajak mesti dibulatkan ke bawah hingga 3 angka di belakang menjadi 0.
  2. Perhitungan di atas berlaku untuk wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Apabila tanpa NPWP, maka perkalian dilanjut dengan dikalikan 120%. Yakni : Rp.128.695. x 120% = Rp.154.435.
  3. Pada kasus diatas, diasumsikan bahwa Pak Andi sudah bekerja mulai Januari di PT ASTRA. Perhitungan Penghasilan Netto akan berbeda apabila Pak Andi bekerja mulai bulan April. Jika Pak Andi bekerja mulai bulan April, maka pada penghasilan netto gaji bulanan dikalikan 9. Angka 9 diperoleh dari jumlah bulan sejak April ke Desember.

Siapa saja yang wajib membayarkan PPh Pasal 21?

Berikut adalah orang-orang yang wajib membayarkan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 : Baca Apa Saja Tugas dan Kewajiban Konsultan Pajak?

  1. Pegawai
  2. Individu yang menerima uang pensiun, uang pesangon atau uang manfaat pensiun, jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya yang menjadi peserta wajib pajak PPh Pasal 21.
  3. Wajib pajak PPh Pasal 21 yang bukan pegawai namun menerima penghasilan atas jasa yang diberikannya seperti :
  • Tenaga ahli yang memberikan layanan seperti konsultan, pengacara, akuntan, arsitek, aktuaris, dokter dan penilai.
  • Foto model, pemain musik, bintang film, bintang iklan, sutradara, pelawak, penyanyi, bintang sinetron, pembawa acara dll.
  • Pengarang, peneliti, penerjemah, dll.
  1. Anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan
  2. Mantan pegawai
  3. Wajib pajak yang menerima penghasilan atas ikutsertanya dalam kegiatan lomba, pelatihan, konferensi