Ketahui Hak dan Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak kerja yang pemotongannya dilakukan oleh pemotong pajak seperti pemberi kerja, bendahara di tempat kerja atau badan yang mengelola dana pensiun. Apabila seseorang bukan bekerja untuk lembaga atau instansi, misalnya seorang pekerja lepas, maka yang berlaku sebagai pemotong pajak adalah dirinya sendiri.

Pemberi kerja, bendahara di tempat kerja, pengelola dana pensiun dan pekerja lepas sebagai pemotong pajak ini memiliki serangkaian hak dan kewajiban dalam menunaikan PPh Pasal 21. Apa saja? Simak informasinya berikut ini :

Advertisements

Hak-hak pemotong pajak PPh pasal 21

Berikut adalah hak yang dapat digunakan oleh Pemotong Pajak :

  1. Jika ada hal yang membuat penyampaian SPT Tahunan menjadi tidak tepat waktu, maka pemotong pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk menyampaikan SPT Tahunan Pasal 21
  2. Pemotong pajak berhak memperhitungkan kelebihan setoran PPh dalam satu bulan takwin yang terutang pada bulat berikutnya pada satu tahun masa pajak PPh Pasal 21
  3. Pemotong pajak berhak memperhitungkan kelebihan setoran PPh dalam satu bulan pada bulan atau tahun berikutnya
  4. Jika ada kesalahan penulisan, pemotong pajak dapat membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam selang waktu 2 tahun setelah berakhir masa pajak, asalkan SPT itu belum diperiksa oleh Direktur Jenderal Pajak
  5. Apabila ada yang kurang sesuai, pemotong pajak dapat mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak berupa: a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan d) Surat Ketetapan Pajak Nihil.
  6. Apabila ada keberatan tentang keputusan Dirjen Pajak, pemotong pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan Pajak

Kewajiban Pemotong Pajak PPh pasal 21

Berikut adalah kewajiban yang dimiliki oleh pemotong pajak : Baca Apa Saja Tugas dan Kewajiban Konsultan Pajak?

Advertisements
  1. Pemotong Pajak harus mendaftarkan diri sebagai Pemotong Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
  2. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, pemotong Pajak harus mengambil sendiri formulir yang diperlukannya di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Pengambilan formulir ini tidak dapat dilimpahkan pada orang lain.
  3. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang pada setiap bulan takwim.
  4. Pemotong Pajak wajib melapor penyetoran PPh Pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Penyetoran ini paling lambat dilakukan pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
  5. Saat melakukan pemotongan pajak, pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan pajak kepada siapapun itu, tanpa terkecuali, entah diminta atau tidak. Hal ini termasuk orang-orang yang bukan sebagai pegawai tetap, penerimaan Jaminan Hari Tua, penerimaan uang tembusan pensiun, penerima dana pensiun dan penerima uang pesangon.
  6. Bukti pemotongan pajak tetap harus disampaikan pada pegawai yang pajaknya dipotong. Jika pegawai yang dipotong pajaknya berhenti bekerja atau pensiun, maka bukti pemotongan paling lambat diberikan 1 bulan setelah pegawai berhenti bekerja atau pensiun.
  7. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak harus menghitung lagi jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sesuai tarif.
  8. Dalam pengurusan SPT Tahunan, pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, serta menyampaikan SPT itu ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar.
  9. Pemotong pajak harus mematuhi penyampaian SPT sesuai ketentuan. Hal ini termasuk melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk Tahun pajak yang bersangkutan.
  10. Pemotong pajak diharuskan menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang jika jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor.

Itulah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemotong pajak. Jika Anda merupakan pemotong pajak, pastikan untuk menunaikan kewajiban dan menggunakan hak ini sebaik-baiknya!

Advertisements