Ketentuan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 yang Sedang Berlaku di Indonesia

Tarif PPh Pasal 21 adalah besaran pajak yang dipotong dari penghasilan seseorang. Tarif PPh Pasal 21 ini adalah salah satu komponen dalam penghitungan PPh Pasal 21. Tarif PPh Pasal 21 besarnya tentu berbeda-beda untuk tiap tingkatan penghasilan.

Jika penghasilan per tahun seseorang semakin besar, maka tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan juga semakin besar.

Ketentuan terkait tarif pemotongan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, yakni sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Penghasilan sampai dengan Rp 50 juta 5%
Diatas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta 15%
Diatas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta 25%
Diatas Rp 500 juta 30%

Itulah Tarif PPh Pasal 21 yang saat ini berlaku di Indonesia. Bisa dilihat bahwa semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula tarif PPh Pasal 21-nya. Dari sekian lapisan penghasilan kena pajak di atas, berapakah tarif kena pajak yang dikenakan pada Anda? Baca Lihat Kisaran Biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Update

Dalam PPh Pasal 21, dikenal juga PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak. PTKP berarti ada sekian bagian dari penghasilan Anda yang tidak ikut dihitung dalam penghitungan pajak. Besar PTKP sudah diatur oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 /PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf), PTKP untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

  1. Senilai Rp.54.000.000 bagi diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Senilai Rp.4.500.000 tambahan bagi Wajib Pajak yang statusnya kawin. Jadi seseorang yang sudah menikah dibebaskan pajaknya sebesar Rp.58.500.000 (pertambahan dari nilai wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak orang kawin);
  3. Senilai Rp.54.000.000 tambahan bagi seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
  4. Senilai Rp.4.500.000 tambahan bagi setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Penghasilan yang Termasuk dalam PPh Pasal 21

Saat menghitung PPh Pasal 21, maka harus mengetahui jumlah penghasilan kita secara menyeluruh. Secara menyeluruh, artinya bukan gaji bulanan saja yang disebut penghasilan, tetapi juga pemasukan-pemasukan lain. Pemasukan lain yang tergolong sebagai objek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

  1. Gaji yang diterima Pegawai Tetap, baik yang teratur maupun tidak teratur;
  2. Uang pensiun, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
  3. Penghasilan tenaga kerja lepas atau freelance, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
  4. Honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis atas jasa yang dilakukan;
  5. Imbalan kepada peserta kegiatan, seperti uang saku, uang rapat, uang representasi honorarium, hadiah maupun penghargaan;
  6. Honorarium atau imbalan yang diterima anggota dewan komisaris atau dewan pengawas dari perusahaan lain;
  7. Tantiem, gratifikasi, bonus dan imbalan lain yang diterima mantan pegawai;
  8. Penghasilan berupa dana pensiun yang ditarik oleh peserta program pensiun yang masih bekerja sebagai pegawai.

Penghasilan yang Bukan Tergolong PPh Pasal 21

            Jika ada objek yang termasuk PPh Pasal 21, maka juga ada penghasilan-penghasilan yang tidak termasuk PPh 21. Dengan begitu, jenis-jenis penghasilan ini tidak akan terkena pajak. Jenis penghasilan tersebut adalah : Baca Cara Kerja Konsultan Pajak yang Wajib Anda Ketahui

  1. Uang asuransi yang diperoleh dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, kematian, bencana alam, asuransi pendidikan, asuransi jiwa, dll
  2. Natura, yakni imbalan yang diberikan kepada pekerja oleh perusahaan, biasanya berupa barang
  3. Iuran pensiun yang dibayarkan ke badan pengelola dana pensiun yang sah, iuran tunjangan hari tua yang dibayar kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua;
  4. Zakat, dalam bentuk apapun,
  5. Beasiswa (dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah diatur oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia)