Menghitung Penghasilan yang Dikenai Pemotongan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan dari pekerjaan atau jasa. Banyak orang berpikir bahwa yang dikenai pajak adalah gaji atau pendapatan harian saja. Tetapi ternyata, ada berbagai jenis penghasilan yang terkena PPh Pasal 21 ini.

Penghasilan yang dikenai Pemotongan PPh Pasal 21 telah diatur dalam peraturan perpajakan. Jadi jika Anda memperoleh jenis-jenis penghasilan berikut ini, maka sudah menjadi kewajiban untuk menunaikan PPh Pasal 21.

  1. Gaji yang diperoleh oleh pegawai tetap, baik gaji teratur maupun tidak teratur.
  2. Berbagai jenis uang jaminan hari tua seperti uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, yang pembayarannya melewati 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
  3. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan lepas, baik upah harian, upah mingguan, borongan, atau upah bulanan.
  4. Penghasilan atas jasa, seperti honorarium, fee, komisi atau imbalan sejenis lainnya.
  5. Penghasilan yang diperoleh karena menjadi peserta suatu kegiatan, seperti uang rapat, uang saku, uang representasi honorarium, uang hadiah dan penghargaan.
  6. Penghasilan yang diperoleh mantan pegawai seperti tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lainnya.
  7. Dana pensiun yang diambil oleh peserta program pensiun saat masih bekerja sebagai pegawai.

Itulah berbagai jenis penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21. Selain penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, ada pula jenis-jenis penghasilan yang tidak dikenai PPh Pasal 21. Penghasilan apa sajakah itu? simak informasinya berikut :

  1. Uang asuransi, yang diperoleh dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, kematian, bencana alam, asuransi pendidikan, asuransi jiwa, dll
  2. Natura, yakni imbalan yang diberikan kepada pekerja oleh perusahaan, biasanya berupa barang
  3. Iuran pensiun yang dibayarkan ke badan pengelola dana pensiun yang sah, iuran tunjangan hari tua yang dibayar kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua;
  4. Zakat, dalam bentuk apapun,
  5. Beasiswa (dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah diatur oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia)

Orang yang Dikenai PPh Pasal 21

Berikut adalah orang-orang yang wajib membayarkan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 : Baca Ilmu PPh Pasal 21 : Perhitungan PPh 21 Terbaru Dengan PTKP

  1. Pegawai
  2. Individu yang menerima uang pensiun, uang pesangon atau uang manfaat pensiun, jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya yang menjadi peserta wajib pajak PPh Pasal 21.
  3. Wajib pajak PPh Pasal 21 yang bukan pegawai namun menerima penghasilan atas jasa yang diberikannya seperti :
  • Tenaga ahli yang memberikan layanan seperti konsultan, pengacara, akuntan, arsitek, aktuaris, dokter dan penilai.
  • Foto model, pemain musik, bintang film, bintang iklan, sutradara, pelawak, penyanyi, bintang sinetron, pembawa acara dll.
  • Pengarang, peneliti, penerjemah, dll.
  1. Anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan
  2. Mantan pegawai
  3. Wajib pajak yang menerima penghasilan atas ikutsertanya dalam kegiatan lomba, pelatihan, konferensi

Hal-hal yang Perlu Diketahui tentang PPh Pasal 21

            Dalam penghitungan PPh Pasal 21, ada beberapa komponen biaya. Yang pertama adalah PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak. PTKP ini adalah sejumlah penghasilan Anda yang tidak akan dihitung pajak. Nilai PTKP ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berapa besar Penghasilan Tidak Kena Pajak ini? Simak infonya berikut ini: Baca Siapakah yang Melakukan Pemotongan PPh Pasal 21?

  1. Besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah Rp.54.000.000 untuk wajib pajak pribadi. Pada peraturan sebelumnya besar penghasilan tidak kena pajak adalah Rp.36.000.000.
  2. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak pribadi yang kawin
  3. 54.000.000 tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan milik suami.
  4. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk masing-masing keluarga.

Jadi jika penghasilan Anda per tahunnya adalah Rp 60 juta. Lalu misalkan Anda adalah sudah menikah. Jadi, penghitungan pajak Anda adalah penghasilan Rp 60 juta dikurangi Rp 54 juta dan Rp 4,5 juta (karena sudah menikah). Dengan begitu sisa selisih itulah nanti yang akan masuk perhitungan pajak. Simpel bukan?