Seputar Pemotongan PPh Pasal 21 , Info Yang Anda Perlu Tahu

Jika sudah bekerja, maka akan terpikir PPh Pasal 21. Sebab pajak ini adalah pajak yang wajib dibayar orang yang sudah bekerja. Banyak orang berpikir perhitungan PPh Pasal 21 itu rumit. Padahal, perhitungan PPh Pasal 21 ini mudah dipahami asal mengetahui prinsip-prinsipnya.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, ada beberapa komponen, yakni a) penghasilan, b) tarif pajak, dan c) PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Pada prinsipnya, perhitungan PPh Pasal 21 adalah seluruh penghasilan bersih dikurangi dengan PTKP. Setelah itu, baru sisa penghasilan itu dikalikan dengan tarif pajak.

Advertisements

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sejumlah penghasilan yang tidak dikenakan tariff PPh 21. Sedangkan tarif pajak adalah besaran biaya yang harus dibayar berdasar tingkat golongan penghasilan. Besar PTKP dan Tarif pajak ini sudah diatur oleh pemerintah.

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

  1. Senilai Rp.54.000.000 bagi diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Senilai Rp.4.500.000 tambahan bagi Wajib Pajak yang statusnya kawin. Jadi seseorang yang sudah menikah dibebaskan pajaknya sebesar Rp.58.500.000 (pertambahan dari nilai wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak orang kawin);
  3. Senilai Rp.54.000.000 tambahan bagi seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
  4. Senilai Rp.4.500.000 tambahan bagi setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Jadi seumpama, Ani adalah wajib pajak yang sudah menikah tetapi belum punya anak, maka dalam perhitungannya, penghasilan bersih Ani akan dikurangi nilai PTKP pada poin 1 dan 2. Dengan begitu nilai pajak yang dibayarkan Ani lebih kecil dibanding jika Ani belum menikah. Baca Siapakah yang Melakukan Pemotongan PPh Pasal 21?

Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 besarnya tentu berbeda-beda untuk tiap tingkatan penghasilan. Berikut adalah Tarif PPh Pasal 21 yang sedang berlaku di Indonesia :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Penghasilan sampai dengan Rp 50 juta 5%
Diatas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta 15%
Diatas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta 25%
Diatas Rp 500 juta 30%

Siapa Saja yang Menjadi Subjek PPh Pasal 21?

            Orang-orang yang menjadi subjek PPh Pasal 21 adalah: Baca Siapakah Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21?

Advertisements
  1. pegawai,
  2. penerima uang pensiun,
  3. orang yang menerima penghasilan karena pekerjaan atau jasanya di berbagai bidang (artis, olahragawan, akademisi, orang-orang yang bekerja di penerbitan, tenaga ahli, distributor, pengelola proyek, dll)
  4. dewan pengawas atau anggota dewan komisaris yang tidak menjadi pegawai tetap di perusahaan yang sama,
  5. mantan pegawai
  6. Peserta kegiatan, seperti peserta lomba, rapat, pelatihan, dll.

Orang-orang yang Tidak Menjadi Subjek PPh Pasal 21

  1. Konsulat atau pejabat perwakilan diplomatik dari negara lain, serta orang-orang dari negara lain yang bekerja pada konsulat/pejabat perwakilan diplomatik – dengan syarat orang-orang ini tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia
  2. Pejabat perwakilan dari organisasi nasional – dengan syarat tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia

Dasar Pengenaan PPh Pasal 21

  1. Pegawai tetap. Bagi pegawai tetap, maka dasar pengenaan pajaknya adalah seluruh penghasilan kena pajak dikurangi dengan biaya jabatan, iuran bulanan, dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
  2. Penerima pensiun berkala. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah penghasilan kena pajak dikurangi biaya pensiun dan PTKP.
  3. Pegawai tidak tetap dengan gaji dibayar bulanan dengan nilai gaji melebihi Rp.2.025.000. Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kotor dikurangi dengan PTKP.
  4. Pegawai tidak tetap dengan gaji dibayar bulanan dengan nilai gaji kurang dari Rp.2.025.000. Maka penghitungan pajaknya adalah penghasilan dikurangi Rp.200.000.
  5. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya melebihi Rp.2.025.000 tapi kurang dari Rp.7.000.000. Maka penghitungan pajaknya adalah penghasilan kotor dikurangi PTKP sesuai jumlah hari kerja.
  6. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya melebihi Rp.7.000.000. Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kotor dikurangi dengan PTKP.
  7. Non pegawai yang memperoleh imbalan secara terus-menerus. Penghitungan pajaknya adalah 50% dari penghasilan kotor dikurangi PTKP per bulan.
  8. Non pegawai yang tidak memperoleh imbalan secara terus-menerus. Penghitungannya adalah 50% dari penghasilan kotor.
Advertisements