Tahapan Plus Syarat Membuka Kantor Konsultan Pajak Pemula

Saat hendak membuka kantor konsultan pajak, syarat yang diperlukan adalah Izin Praktik Konsultan Pajak. Izin Praktik ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk. Konsultan Pajak yang memperoleh izin praktik otomatis akan memiliki Kartu Izin Praktik.

Persyaratan Dokumen Mengajukan Izin Praktik Konsultan Pajak

Berikut adalah dokumen yang harus dilengkapi saat ingin mengajukan izin praktik konsultan pajak :

Advertisements
  1. Surat Permohonan sesuai Lampiran 1 pada Peraturan Menteri No 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (https://www.ikpi.or.id/sites/default/files/peraturan_pajak/pmk111214.pdf)
  2. Daftar riwayat hidup atau pengalaman kerja, serta riwayat pendidikan. Pembuatannya harus sesuai format yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri No 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (Lampiran 2)
  3. Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisir oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
  4. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang diterbitkan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia)
  5. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  6. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  7. Surat Pernyataan bahwa tidak terikat pekerjaan atau jabatan di pemerintah atau BUMN
  8. Fotokopi Surat Keputusan yang menyatakan keanggotaan dari Asosiasi Konsultan Pajak
  9. Surat pernyataan komitmen bahwa akan melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebenar-benarnya

Itulah syarat permohonan izin praktik konsultan pajak. Syarat ini berbeda lagi jika pemohon izin merupakan orang yang pernah menjadi pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pemohon tersebut, syarat-syaratnya adalah :

  1. Surat Permohonan sesuai dengan format pada Lampiran 5 pada Peraturan Menteri No 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
  2. Daftar riwayat hidup atau pengalaman kerja, serta riwayat pendidikan. Pembuatannya harus sesuai format yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri No 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (Lampiran 2)
  3. Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisir oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
  4. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang diterbitkan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia)
  5. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  6. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  7. Surat Pernyataan bahwa tidak terikat pekerjaan atau jabatan di pemerintah atau BUMN
  8. Fotokopi SK (Surat Keputusan) Keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisir oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak
  9. Fotokopi SK (Surat Keputusan) Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Pemberhentian merupakan keputusan sendiri atau berhenti karena pensiun (maka yang digunakan adalah SK Pensiun).
  10. Surat pernyataan bahwa akan melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya.

Jenis-jenis Izin Praktik Konsultan Pajak

Sama seperti sertifikat konsultan pajak yang terdiri dari 3 jenis, izin praktik konsultan pajak juga terdiri dari 3 jenis. Jenis izin praktik  yang diberikan tentu akan disesuaikan dengan sertifikat konsultan pajak yang dimiliki.

Advertisements
  1. Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat A

Izin ini diberikan kepada pemilik sertifikat konsultan pajak tingkat A. Dengan izin ini konsultan pajak dapat melayani  wajib pajak orang pribadi. Yang tidak dilayani adalah individu wajib pajak yang domisilinya di negara yang punya perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara Indonesia.

  1. Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat B

Izin ini diberikan kepada pemilik sertifikat konsultan pajak tingkat B. Dengan izin ini konsultan pajak dapat melayani wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan. Kecuali pada orang pribadi atau badan yang domisili negaranya punya perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Negara Indonesia.

  1. Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat C

Izin ini diberikan kepada pemilik sertifikat konsultan pajak tingkat C. Dengan izin ini konsultan pajak dapat melayani wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak bentuk usaha tetap, wajib pajak penanaman modal dan wajib pajak yang domisili negaranya punya perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara Indonesia. Baca Ketahui 4 Syarat Penting Menjadi Konsultan Pajak

Informasi Tambahan tentang Izin Praktik Konsultasi Pajak

  1. Izin praktik konsultan pajak berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, jadi dapat digunakan di daerah manapun di Indonesia.
  2. Izin praktik ini hanya dapat digunakan oleh individu yang namanya tertulis di Kartu Izin Praktik. Izin praktik ini tidak dapat dipindahtangankan, apalagi diwariskan.
  3. Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat A dapat ditingkatkan ke Tingkat B dan seterusnya. Syaratnya adalah sudah melakukan praktik selama minimal 1 tahun sejak diterbitkannya Izin praktik terakhir. Selain itu, konsultan pajak yang hendak meningkatkan izin praktiknya juga harus sudah memiliki Sertifikat Tingkat selanjutnya (jika ingin meningkatkan dari A ke B, maka harus sudah mengantongi Sertifikat Tingkat B dan seterusnya).
Advertisements